LATEST NEWS

Segala berita dan kegiatan terkait Pemetaan dan Sistem Informasi Geografis

Indonesia

Cetak Biru Satu Data Untuk Pembangun Cetak Biru Satu Data Untuk Pembangunan Berkelanjutan Prakarsa Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan ini membahas cetak biru identifikasi data Indonesia (satu standar, satu metadata, dan satu kebijakan diseminasi data), integrasi dalam pengelolaan data, dan kebutuhan sumber daya secara bertahap, bergerak maju, dan terukur dalam bentuk Portal SATU DATA Indonesia.	Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pe Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah 2016-2017 Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro secara resmi meluncurkan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2016-2017. Hadir dalam kegiatan peluncuran tersebut, antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Kepala Badan Informasi Geospasial Hasanuddin Zainal Abidin beserta perwakilan dari Kantor Staf Presiden, Kementerian/Lembaga (K/L), dan pemerintah daerah penanggung jawab rencana aksi	Satu Data Indonesia Satu Data Melalui inisiatif Satu Data, Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Bappenas serta didukung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) berupaya penuh untuk melakukan pembenahan atas data pemerintah Indonesia. Satu Data menggunakan prinsip data terbuka dalam merilis data. Data tersedia dalam format terbuka yang mudah digunakan kembali, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah,
Mapping the Digital Governance Ecosy Mapping the Digital Governance Ecosy Dalam penelitian yang dilakukan Nagara dengan tajuk “Mapping the Digital Governance Ecosystem in Indonesia”, mencoba untuk menganalisis tiga indikator penting yang memberikan gambaran dari ekosistem pemerintahan digital di Indonesia.	Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VIII Percepatan Kebijakan Satu Peta Untuk mengurangi potensi konflik karena pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan, pemerintah saat ini tengah merancang aturan untuk Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap Delapan. Selama ini, akibat informasi Geospasial Tematik (IGT) yang saling tumpang tindih satu sama lain, pelaksanaan program-program pembangunan baik pengembangan kawasan maupun infrastruktur seringk	Peta Inisiatif Keterbukaan Daerah Peta Inisiatif Keterbukaan Daerah Sebagai garda terdepan pelayanan publik, keterbukaan pemerintah di daerah juga menjadi prioritas. Berbagai inisiatif keterbukaan pemerintah di daerah mulai bermunculan dan menunjukan keberhasilannya.